dsbsekPeristiwa Malari, 10 tahun sebelum munculnya novel Orwell 1984. Sebuah gambaran khas tentang sebuah kecemasan kekuasaan yang tidak ingin digulingkan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya.

Peristiwa Malari tentu tidaklah sebesar peristiwa G30S atau sehangat tragedi Mei 1998. Kita akan memaklumi karena peristiwa ini telah lama dilupakan dan tidak lagi diangkat kisahnya di media-media nasional kita. Kita juga mahfum bahwa media yang kita miliki tidak begitu tertarik untuk mengupas kembali peritiwa-peristiwa yang telah usai, kecuali media tertentu saja yang memang konsen dengan hal-hal tersebut. Sehingga wajarlah banyak generasi saat ini yang tidak begitu benar mengerti sejarah bangsanya sendiri.

Lalu apa menariknya dari peristiwa 15 Januari 1974 yang kemudian dikenal degan peristiwa Malari ini. Tak lain adalah bahwa peristiwa ini menjadi tonggak hari dimana pemerintahan Orba berlaku diktator dengan menggulung semua lawan-lawan politiknya. Puncak akumulasi ketegangan permasalahan politik, ekonomi dan sosial berhasil dimanfaatkan oleh Orba sebagai momentum untuk memantapkan diri di posisi pemerintahan.

Krisis-krisis tersebut antara lain adalah ketegangan soal datangnya pakar ekonomi Belanda, penanaman modal asing dari Jepang dengan di tandai datangnya PM Tanaka dari Jepang. Sikap mahasiswa yang tegas terhadap penolakan kapitalisme ekonomi ini ditambah bumbu dengan permasalahan isu dana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang memakai dana anggaran Negara yang pada saat itu perekonomian Indonesia sedang jatuh, adanya kekuasaan Asisten Pribadi Presiden yang di isi kebanyakan oleh para Jendral yang dalam posisinya dinilai lebih memiliki kekuasaan daripada menteri dan kabinet. Dan persoalan undang-undang perkawinan yang dinilai oleh kaum agama sebagai bentuk pengurangan peran agama dalam pemerintahan.

Krisis ini memancing aksi dari kalangan mahasiswa dan kaum agama, meski tidak begitu dalam satu jalur, tetapi pada intinya ada rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Peliknya persoalan ini juga menjadi lahan uji kekuatan lain oleh para jendral yang sedang berseteru dalam menunjukkan kekuatannya. Yang paling menonjol adalah perseteruan antara Ali Moertopo dan Soemitro. Yang pada akhirnya dimenangkan oleh Ali dengan dipecatnya Soemitro sebagai kepala Komkamtib.

Teringat tentang Karl Marx, bahwa sejarah jika terulang hanya akan menjadi dua bentuk, yang pertama adalah sebagai lelucon, dan yang kedua adalah tragedi. Bangsa ini haruslah menjadi bangsa yang banyak belajar tentang sejarahnya kembali, agar hanya pengulangan sejarah adalah tragedi, bukan kebodohan dalam bentuk lelucon. Yang terulang bukanlah sebuah drama dengan hanya berganti orang dalam memaikan peranannya.

Setidaknya bersyukur bahwa reformasi telah memberikan bangsa ini ruang yang lebih terbuka untuk memberikan kritik terhadap pemerintah tanpa takut adanya tindakan penangkapan paksa ataupun penghilangan. Jadi momentum reformasi yang melahirkan demokrasi bisa menjadi senjata dan pengingat bahwa saat kekuasaan mulai tidak bersahabat dengan kritik dan lawan politiknya dengan ditandai adanya pengekangan dan pembersihan paksa, maka rakyat haruslah bersiap untuk maju dan melawan benih sikap yang akan menjadi arogan dan diktator.

Belajar dari sejarah tentu akan menghantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih banyak belajar bahwa kediktatoran bukanlah cara yang baik dalam mengatur pemerintahan negara. Kebebasan berpendapat haruslah tetap ditumbuh kembangkan untuk menjadi isnpirasi dari sistem pemerintahan yang ada, keterbukaan pemikiran mampu menciptakan sumbangan dalam membentuk pemerintahan yang inovatif dan berkesesuaian dengan kehendak rakyat.

kesalahan dalam pemerintahan tidak bolehlah terjadi dalam pemerintahan di masa yang akan datang. Efek dari sikap dan kebijakan yang diambil pemerintah haruslah menjadi pelajaran yang penting bagi rakyat ataupun bangsa sendiri.