1506739_653976411329503_913716150_n

Hukum adalah satu-satunya syarat terbentuknya himpunan sosial, karena masyrakatlah yang dalam kenyataannya menjadi subjek dan objek dari hukum itu sendiri. Masyrakat yang haruslah membentuk dan menuliskan hukum. Dalam perannya hukum menjadi pedoman dari waktu ke waktu, menjadikan tolak ukur adab , kaidah perilaku.

Lalu bagaimana dengan kehendak umum? dapatkah kehendak umum bisa menyatakan kehendaknya? Dengan kenyataan bahwa banyak orang yang tidak tahu apa yang dikehendaki? Bagaimana menyelaraskan kehendak pribadi yang selalu memperhatikan kehendak dirinya sendiri dengan kehendak umum. Meskipun ada anggapan dan harapan bahwa masyrakat akan membentuk dan terdorong untuk mewujudkan satu tindakan bersama, kebersamaan kepentingan dan kehendak tanpa mengurangi eksistensi dari kehendak pribadi.

Lalu bagiamana dengan undang-undang hukum yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat? Haruslah dikritisi, bagaimana mungkin Negara yang lahir dari persamaan komunal menciptakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kepentingan dan kebaikan bersama. Bagaimanapun juga jika undang-undang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat haruslah dihapuskan, karena sejatinya undang-undang itu dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Rakyatlah yang harus bergerak maju untuk menghentikannya, karena itu adalah hak rakyat! Bukan hak penguasa atas nama apapun.

Undang-undang haruslah tidak menyentuh sifat independent dari sipil, meskipun dalam relasi lebih luas, kota misalnya. Undang-undang yang harus menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, menyesuaikan diri. Bukan merubah dan mengusik sifat independensi dengan alasan apapun. Karena itu adalah sebuah kesalahan. Melihat hukum di Eropa dimana hukum disahkan disaat sipil sudah mencapai pola yang tetap. Kemudian pemerintah merasainya itu sebagai wujud kebenaran keadaan yang sah untuk dijadikan sebuah undang-undang. Bukan sebaliknya seperti di Indonesia.

Dari perjalanan waktu kita mengetahui bahwa sejarah adalah sebuah proses, dimana keterikatan waktu adalah membentuk penyesuaian dari tindakan menuju pembentukan aturan yang dalam prosesnya menjadi bentuk bernama hukum. Seperti diketahui bahwa hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau dan hukum masa kini merupakan dasar bagi terbentuknya hukum masa yang akan datang.